AMPR Dudukkan Pematangan Blok Rokan dengan Anggota DPR RI Komisi VII Abdul Wahid

PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau melaksanakan pertemuan dengan Anggota Legislatif DPR RI Komisi VII Abdul Wahid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) banyak hal yang diungkap dalam pertemuan siang itu di Wareh Kupi Jalan Arifin Ahmad, Sabtu (20/02/2021).

Pertemuan ini dilaksanakan untuk mematangkan rencana MPR melaksanakan Seminar terkait Blok Rokan yang sekarang lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Riau pada akhir-akhir ini.

Anggota Legislatif asal Riau II kelahiran Belaras ini berhasil dimintai keterangan setelah usai keluar dari ruang diskusi.

Abdul Wahid menerangkan maksud dan tujuan dari diskusi untuk melaksanakan seminar terkait Blok Rokan yang akan segera ditaja oleh AMPR kepada media bahwa sudah sejauhmana perjalanan Blok Rokan hingga saat ini. 

“Disini adik-adik dari AMPR meminta diskusi terkait progress Blok Rokan sudah sejauhmana , dan AMPR juga menanyakan ap sih sebenarnya Blok Rokan yang sedang diributkan ini?” kata Abdul Wahid

“Saya jelaskan bahwa Blok Rokan ini adalah sebuah WR (Wilayah Kerja) yang diberikan negara dahulunya kepada PT California Texas (CALTEX) sekarang berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk dikelola yang pada saat ini akan diserahkan kepada PT PERTAMINA. WK operasional migas ini diberi nama Blok Rokan,” katanya lagi.

Dijelaskan oleh Abdul Wahid saat disinggung LAMR ribut-ribut atau ngotot dalam hal memperjuangkan WK Blok Rokan belakangan ini.

“Tadi disampaikan LAMR disini ingin ikut berpartisipasi dalam hal mengelola Blok Rokan dengan pola Business to Business (B to B), disebabkan PT PERTAMINA tidak bisa memberikan saham tanpa pola B to B ini,” terangnya.

Apakah ini sah?

“Ini sah dalam hukum Bisnis itu juga ada diatur dalam undang-undang,” ulas Anggota DPRD Riau masa jabatan 2009 – 2019 pada saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi – PKB.

Disini Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Malay Nusantara Cipta menjelaskan juga manfaat Blok Rokan ini bagi Riau.

“Nantinya untuk Riau siapapun yang akan mengelola Blok Rokan hasilnya tetap berdasarkan hasil produksi per barel,” jelasnya.

Ketika dimintai pendapat terkait Ketua LAMR sendiri yakni Syahril Abu Bakar secara pribadi ada indikasi untuk berharap menarik keuntungan secara pribadi atau kelompok untuk deviden dari saham Blok Rokan sendiri yang dengar kabarnya sudah sudah ada angka persentase pastinya. 

Ini penjelasanya Abdul Wahid.

“Bagi saya sebagai anggota DPR RI tidak penting LAMR atau BUMD yang akan mengelola yang paling penting daerah Riau mendapat bagian yang sudah semestinya,” terangnya.

“Kedepanya ini juga akan memajukan roda perekonomian masyarakat Riau sendiri mulai dari terbukanya lapangan kerja, daya beli masyarakt meningkat dan tentunya berkurangnya kesenjangan sosial,” tambahnya lagi.

Menurut Abdul Wahid sudah memadai payung hukum yang mendasari kekuatan anak negri melayu untuk melanjutkan kerja di WK Blok Rokan yang sebentar lagi ini akan berpindah tangan.

“Saya rasa sudah sangat cukup payung hukumnya untuk anak negri melayu mengelola sendiri Blok Rokan ini yaitu dengan adanya Participacing Interest (PI) sebesar 10% (persen) untuk dikelola BUMD nantinya akan dinikmati oleh daerah Riau,” ucapnya.

“PT PERTAMINA dalam hal ini saat memulai usaha Migas di Blok Rokan ini pastinya memerlukan modal yang besar dalam ketentuanya jika pihak perusahaan dalam hal ini PT PERTAMINA membutuhkan modal dimana adanya WK (Wilayah Kerja) tentu akan menghire pihak kedua dengan cara B to B (busnis to bisnis) dengan pola investasi,” terangnya panjang lebar.

Anggota Legislatif Komisi VII ini menyampaikan kepada awak media dalam seminar nanti yang akan ditaja oleh AMPR selain Mahasiswa, Pemuda, DPR RI Komisi VII pihak mana saja yang sebaiknya hadir dijelaskan yang paling utama dan penting masyarakat Riau harus menyamakan persepsi terlebih dahulu.

“Kalau terkait ini yang Saya inginkan dulu Riau menyatu dulu mempunyai persepsi yang sama tentang pengelolaan Blok Rokan ini, ikut dalam mengelola Blok Rokan,” sampai Abdul Wahid.

“Bila sudah sama persepsinya maka kita baru bisa bicara aksi dengan melakukan loby B to B,” sampainya lagi Blok Rokan ini akan secara resmi berpindah tangan ke Pemerintahan Riau pada 09 Agustus 2021 sekitar 6 bulan kedepan.

Samian Ketua Panitia Pelaksana Seminar mewakili AMPR menerangkan kesiapan Panitia dala menaja seminar ini.

“Untuk waktu, tempat dan temanya saat ini lagi kami rapat kan secara internal kapan waktu yang tepatnya nanti akan di beritahukan kembali,” terang Samian.

Samian juga menjelaskan terkait tujuan Panitia Pelaksana seminar mengadakan ruang diskusi ini.

“Kami melihat sebagai AMPR yang selalu mengamati isu-isu publik yang lagi menarik di Riau terutama isu tentang Blok Rokan yang saat ini adanya pro dan kontra dalam masyarakat,” Kata Samia.

“Diharapkan dengan diadakanya seminar ini untuk menyamakan persepsi elemen masyarakat Riau baik dari kalangan Mahasiswa, Pemuda, lembaga maupun dari pihak Pemprov sendiri,” katanya lagi.

“Kami berharap dengan dilaksanakannya seminar mendorong PT PERTAMINA memberikan bagian yang lebih besar lagi untuk kemaslhatan dan kemakmuran anak negri melayu yang sudah puluhan tahun ditunggu-tunggu,” tutupnya. (Nita Hasanjaya)