DPR RI Akan Awasi 8 Isu Berikut, Termasuk Karhutla di Riau

JAKARTA - Peristiwa kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Provinsi Riau serta Kalimantan Barat menjadi salah satu isu yang tengah mendapat perhatian dan pengawasan legislatif saat masa persidangan IV Tahun 2020-2021. Hal ini sesuai dengan penjabaran Ketua DPR Puan Maharani.

Setidaknya, terdapat 8 isu yang ramai di masyarakat dan akan menjadi perhatian dan pengawasan DPR selama masa persidangan tersebut.
 
"Terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian rakyat yang perlu menjadi fokus pengawasan DPR. Beberapa isu tersebut antara lain, pelaksanaan vaksin Covid-19, rencana revisi Undang-Undang ITE, tata kelola lembaga pengelola investasi, pelaksanaan ibadah haji 2021," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan IV tahun 2020-2021, Senin (8/3/2021). "Permasalahan asuransi Jiwasraya, permasalahan dana investasi Asabri, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, dan masuknya virus corona B117 ke Indonesia," tuturnya, seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (8/3).

"Permasalahan asuransi Jiwasraya, permasalahan dana investasi Asabri, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, dan masuknya virus corona B117 ke Indonesia," urainya.

Pada masa persidangan, kata Puan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap usulan calon anggoa dari lemabga negara yang akan berakhir masa jabatannya. Selain itu, DPR akan memberikan pertimbangan terhadap calon dua besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara sahabat.

"Menjadi harapan kita semua, agar proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kualitas integritas, profesional dan memiliki komitmen menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Puan.

Puan menjelaskan, DPR juga telah mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik kerjasama bilateral, regional maupun internasional.

Rencananya, kata dia, delegasi dari DPR itu akan menghadiri pertemuan virtual AIPA-Parlimentary Forum of Small Arsm and Ligth Weapons pada 16 Maret 2021 mendatang. Selain itu, delegasi juga akan menghadiri pertemuan virtual "The 65th Session of the Commission on the Status of Women (CSW)", dan beberapa kegiatan diplomasi bilateral untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat.

Puan berpesan kepada seluruh anggota dewan agar dalam masa persidangan ini, semua dapat menggunakan waktu secara optimal menjalankan fungsi dan tugas konstitusional DPR.

"Melalui kewenangan yang dimiliki DPR, kita ikut memperkuat penanganan pandemi Covid-19, mengawal pelaksanaan vaksin Covid-19, mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi rakyat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan negara," ucap dia.