Bareng Ketua DPR, Menhub-Kakorlantas Rakor Pengamanan Ops Ketupat 2021

JAKARTA – Ketua DPR, Puan Maharani melakukan rapat koordinasi kesiapan posko pengendalian transportasi pada masa mudik Idul Fitri 1442 H di Cirebon, Jawa Barat. Puan meminta anggota yang terlibat di lapangan untuk bersikap tegas namun humanis dalam menghalau warga yang nekat mudik.

“Saya datang kesini untuk bisa mengawasi bagaimana pelaksanaan pengendalian mudik lebaran 2021. Bahwa sebagai ketua DPR, fungsi pengawasan tentu saja harus dilakukan bagaimana pengendalian arus mudik ini bisa disinergikan secara bersama-sama oleh instansi terkait, bersama-sama TNI-Polri,” ucap Puan Maharani di Pos Pengamanan Polres Cirebon, Jawa Barat.

“Bagaimana menerapkan di lapangan, tetap disiplin dan humanis, bisa menguatkan keengganan masyarakat untuk mudik,” sambung dia.

Puan didampingi Menteri Perhubungan dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam kegiatan ini, Rabu (5/5/2021).

Puan juga meminta anggota di lapangan bekerja dengan solid antar instansi. Peniadaan mudik ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, maka perlu pendekatan yang persuasif kepada masyarakat.

“Dan saya tentu saja berharap bahwa apa saja kebijakan yang dilakukan atau akan dilaksanakan itu, mempunyai sinergitas bersama, soliditas bersama, gotong royong bersama dalam implementasinya yang ada di lapangan. Karena kalau kita tidak melaksanakannya dengan sinergitas, goyong royong dan solid di lapangannya, tentu saja nanti akan menimbulkan kebingungan di masyarakat yang memang kemudian mempunyai kepentingan atau kebutuhan untuk bisa kembali ke kampung halamannya,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan dalam rapat koordinasi itu dijelaskan kepada Ketua DPR Puan Maharani bagaimana mekanisme pelaksanaan peniadaan mudik. Menurut Budi, segala kesiapan jajaran dalam menghalau warga yang nekat sudah siap

“Kami memang mengajak Ibu Puan ke Cirebon adalah satu titik dimana pergerakan yang paling banyak, yang terjadi dari barat ke timur, dan disinilah Kakorlantas, Dirlantas, TNI, Kapolres, Dishub, melakukan suatu gakkum untuk melakukan apakah itu putar balik, apakah itu mempersilahkan bila mereka memenuhi syarat, oleh karenannya, dari satu sisi DPR tahu apa yang kami lakukan memang by law itu sesuai,” jelasnya.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam kesempatan yang sama menegaskan aspek keamanan peniadaan mudik yang dimulai esok 6 Mei sampai 17 Mei 2021 sudah siap. Istiono kembali menegaskan operasi ketupat 2021 adalah operasi kemanusiaan.

“Sinergitas dan fleksibilitas di lapangan menjadi harapan yang harus kita kelola sama-sama. Harapan dan keinginan masyarakat dilapangan harus kita kelola supaya mudik ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Ops ketupat 2021 adalah ops kemanusiaan yang lebih menekankan tindakan persuasif dan humanis,” pungkas Kakorlantas.

(Sumber : Divisi Humas Polri)